Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang dalam kegiatan operasionalnya memberikan jasa dibidang keuangan yaitu sebagai perantara (intermediary) atau menghubungakan antara pihak yang surplus dana dengan pihak yang defisit dana. Sebagai lembaga perantara bank melakukan kegiatan usaha dengan cara menghimpun dana dan menyalurkan dana. Salah satu kegiatan usaha bank menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit. Istilah kredit “credere” yang artinya percaya, bank memberikan pinjaman kepada debitur atas dasar keyakinan (percaya) bahwa debitur akan melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, sesuai pengertian kredit menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang oleh Bank melalui perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan debitur, yang mewajibkan debitur melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan membayar bunga [1].

Sebelum memberikan pinjaman, bank wajib melakukan analisa kredit dengan memberikan penilaian terhadap usaha maupun jaminan atau agunan Prinsip yang lazim digunakan dalam penilaian pemberian pinjaman yaitu berdasarkan prinsip 5’C (five’s of C), meliputi character, capacity, capital, collateral dan conditionofeconomic. Penilaian terhadap character berdasarkan pada watak dari calon debitur. Capacity merupakan penilaian terhadap kemampuan debitur dalam mengelola usahanya, dibuktikan melalui pengalaman debitur sudah berapa lama mengelola usahanya. Capital merupakan penilaian terkait modal yang dimiliki oleh debitur. Selain modal yang berasal dari pinjaman, debitur harus memiliki modal sendiri atau modal awal bagi yang akan memulai usaha, karena modal dari pinjaman bank merupakan modal tambahan. Collateral merupakan penilaian terhadap agunan yang diberikan oleh debitur. Debitur dapat memberikan harta benda miliknya untuk menjamin pelunasan utangnya. Conditionofeconomic merupakan penilaian terhadap prospek usaha debitur. Penilaian agunan kredit dapat dilakukan dari segi ekonomis maupun yuridis. Dalam penilaian agunan secara yuridis dapat dilakukan dengan melihat unsur-unsur subyektif dan obyektif agunan serta dari segi perpajakan.

Penelitian pertama oleh Imam Wahyudi dengan judul Pelaksanaan Analisis Terhadap Tanah dan Bangunan Sebagi Jaminan Hutang Dalam Kaitannya Dengan Proses Pemberian Kredit (Studi Penelitian Pada PT. BPR Duta Adiarta Medan), hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan analisis terhadap tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan hutang dengan mengidentifikasi permasalahan untuk dapat dibuat action plannya sehingga berdasarkan analisa data ini disimpulkan nilai dari tanah dapat diketahui nilai hak tanggungan dari jaminan hutang yang ditetapkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan[2].

Penelitian kedua oleh Claudio Yosia Tumbel dengan judul Aspek-aspek Penilaian Dalam Pemberian Kredit, hasil penelitian menyatakan bahwa penilaian kredit bank antara lain adalah aspek yuridis/hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/operasi, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, dan aspek amdal. Hasil penelitian diperoleh bahwa ank dapat melakukan berbagai cara untuk menguji calon nasabah apakah nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pinjaman dilakukan analisa berdasarkan 5 C (Character, Capacity, capital, conditionofeconomic) , 7P (personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection) dan 3 R(returns, repayment, riskbearingability) [3].

Penelitian ke tiga oleh Dian Latifiani dengan judul Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredut Macet, hasil penelitian menyatakan bahwa pemberian kredit kepada debitur yaitu dengan mempertimbangkan at the five of credit analysis calon debitor [4].

Penelitian keempat oleh Newfriend N. Sambe yang berjudul Fungsi Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, hasil penelitian menyatakan bahwa Fungsi jaminan terhadap pemberian kredit bank yaitu untuk menjamin pelunasan utang debitur bila debitur wanprestasi atau pailit. Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun dengan cara mengeksekusi jaminan kredit perbankan [5].

Penelitian kelima oleh Nazar Wahyu, dengan judul Analisi Penilaian Agunan Dalam Keputusan Pemberian Pembiayaan Murabahah pada BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan, hasil penelitian menyatakan bahwa di BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan dalam melakukan penilaian terhadap agunan dengan menggunakan sistem sama rata, dimana bank menilai agunan sebesar 80% dari harga pasar [6].

Dari beberapa penelitian terdahulu, yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penulis meneliti terkait cara Bank Perkreditan Rakyat dalam memberikan penilaian analisa kredit atas agunan tanah dan bangunan dari segi yuridis mengacu pada subyek hak kepemilikan tanah, status hak atas tanahnya dan nilai tanah dan bagunan dari segi perpajakan. Pentingnya analisa kredit dalam penilaian agunan yaitu untuk memberikan kepastian Bank atas pinjaman yang diberikan kepada debitur akan dapat terbayar sesuai dengan yang diperjanjikan.

Jenis metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normative dengan pendekatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu pendekatan perundang-undangan atau statute approach [7]. Langkah-langkah sebagai berikut : menginventarisir peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan issue hukum; mengumpulkan referensi yang relevan dengan issue hukum; melakukan analisis terhadap issu hukum berdasarkan peraturan perundang-undang, referensi sehingga dapat menjawab issue hukum serta mengambil suatu kesimpulan.

Penilaian agunan tanah dan bangunan dalam analisis pemberian kredit di Bank Perkreditan Rakyat dapat dilakukan secara yuridis dengan mempertimbangkan : status hak atas tanahnya, status bukti kepemilikannya, status bangunannya, status pengikatan agunan, perpajakan. Analisis penilaian agunan tanah dan bangunan berdasarkan aspek yuridis perlu mengkombinasikan dari beberapa aspek pertimbangan tersebut di atas untuk mendapatkan penilaian yang akurat. Selain itu penialaian agunan tanah dan bangunan harus mengacu pada undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang relevan untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pentingnya penilaian agunan dalam pemberian kredit bahwa bank harus memastikan agunan yang diberikan oleh debitur memenuhi syarat-syarat agunan kredit sehingga apabila debitur wanprestasi, bank dapat mengeksekusi agunan kredit tersebut untuk membayar utang debitur.

Kami berterimakasih kepada Direktur Bank Perkreditan Rakyat Buduran Delta Purmana yang telah memberi kesempatan untuk memberikan data atau keterangan terkait persyaratan dan analisa pemberian kredit.