Application of Capital Punishment for Narcotics Offenders in the Perspective of Responsive Law Penerapan Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika dalam Perspektif Hukum Responsif.
- Capital Punishment,
- Narcotics Offenses,
- Responsive Law,
- Human Rights,
- Rehabilitation
Copyright (c) 2023 Muhammad Alief Yunas Pahlevi (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Abstract
This study employs a normative legal research method, grounded in the Nonet and Selznick theory of responsive law, to examine the implementation of capital punishment for narcotics offenders in Indonesia. Evaluating the punitive measures through the lens of responsiveness to societal goals, participation of vulnerable groups, and legal institutions' balanced response, the research highlights the need for a nuanced approach. Findings indicate that the current use of capital punishment lacks effectiveness and contradicts human rights principles. The study suggests a reassessment, prioritizing rehabilitation and decriminalization for a more humane and sustainable approach to combating narcotics trafficking.
Highlights:
- The study reevaluates the application of capital punishment for narcotics crimes in Indonesia through the lens of responsive legal principles.
- Findings underscore the ineffectiveness of the current punitive measures and their conflict with human rights norms.
- The research advocates for a reconsideration of the approach, emphasizing rehabilitation and decriminalization to achieve a more humane and sustainable strategy against narcotics trafficking.
Keywords: Capital Punishment, Narcotics Offenses, Responsive Law, Human Rights, Rehabilitation.
Downloads
Metrics
References
- S. Suryawati, D. S. Widhyharto, and Koentjoro, "UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba," Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- P. Nonet and P. Selznick, "Hukum Responsif," Nusa Media, Bandung, 2013.
- U. Anwar, "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)," J. Legis. Indones., vol. 13, no. 3, 2016, doi: 10.54629/jli.v13i3.148.
- B. Rantung, "Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkoba," Lex Priv., vol. 4, no. 4, 2016.
- F. Fikri, S. Saidah, A. Aris, and W. Wahidin, "Pemikiran Hakim dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam," J. Syariah dan Huk., vol. 20, no. 2, pp. 306–322, 2022, [Online]. Available: http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/4164%0Ahttp://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/4164/1337.
- Anggara et al., "Politik Kebijakan Hukuman di Indonesia Dari Masa ke Masa," Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2017.
- B. Hutapea, "Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia," Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2016.
- J. Sriwidodo, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," 2020.
- G. T. Cahyani, S. B. Sholehah, D. N. Salsabillah, M. A. Ramandhana, R. A. Pratama, and H. Antoni, "Hukum Pidana Mati di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penegakan Hukum," Al-Qisth Law Rev., vol. 7, no. 1, p. 167, Aug. 2023, doi: 10.24853/al-qisth.7.1.167-184.
- P. M. Marzuki, "Penelitian Hukum," Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- N. Andayanti, "Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika," Locus J. Konsep Ilmu Huk., vol. 1, no. 1, pp. 14–19, Dec. 2021, doi: 10.56128/JKIH.V1I1.13.
- B. Guntara and F. Jamal, "Penerapan Pidana Mati di Indonesia dalam Literatur Hukum dan Hak Asasi Manusia," Rechtsregel J. Ilmu Huk., vol. 4, no. 2, p. 237, Dec. 2021, doi: 10.32493/RJIH.V4I2.16155.
- J. Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan," Aspir. J. Masal. Sos., vol. 6, no. 2, 2015.
- H. Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia," Lex Jurnalica, vol. 7, no. 2, 2010.
- Kurnisar, "Kajian Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Kerangka Negara Hukum di Indonesia," Bhineka Tunggal Ika Kaji. Teor. dan Prakt. Pendidik. PKN, vol. 4, no. 1, 2017, doi: https://doi.org/10.36706/JBTI.V4I1.4600.
- P. Aston and F. Magnis-Suseno, "Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)," Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.
- O. Yanto, "Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)," Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020.
- M. Mahbub, "Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia," p. 370, 2012.
- I. K. G. Arimbawa, I. M. P. Diantha, and A. A. S. Utari, "Hukuman Mati Terkait Kejahatan Narkotika dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional," Kertha Negara J. Ilmu Huk., vol. 4, no. 2, 2016.
- T. Y. Rahmanto, "Kepastian Hukum bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur," J. Penelit. Huk. Jure, vol. 17, no. 2, p. 265, Jun. 2017, doi: 10.30641/DEJURE.2017.V17.265-282.
- M. Pardede, "Dinamika Sistem Hukum Pemidanaan (Narkotika & Pencucian Uang)," BALITBANGKUMHAM Press, Jakarta, 2021.
- A. Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia," ADIL J. Huk., vol. 8, no. 1, pp. 137–161, 2017, doi: https://dx.doi.org/10.33476/AJL.V8I1.457.
- S. Hidayataun and Y. Widowaty, "Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan," J. Penegakan Huk. dan Keadilan, vol. 1, no. 2, 2020, doi: 10.18196/JPHK.1209.
- R. Triawan, S. W. Eddyono, V. R. Hizzal, and T. Yuliyanto, "Membongkar Kebijakan Narkotika Catatan Kritis terhadap Beberapa Ketentuan dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Beserta Tinjauan Konstitusionalitasnya," Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2010.
- G. H. Gunawan, "Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Polres Aceh Tenggara)," J. Huk. dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, vol. 2, no. 1, 2021, doi: https://doi.org/10.30743/JHAH.V2I1.3604.
- F. Permaqi, "Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif)," Legis. Indones., vol. 53, no. 9, p. 2, 2015.
- N. K. R. Kumala Dewi, "Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," J. Komun. Huk., vol. 6, no. 1, p. 104, Feb. 2020, doi: 10.23887/JKH.V6I1.23444.
- L. Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," J. Yuridis, vol. 4, no. 2, p. 148, Jan. 2018, doi: 10.35586/.V4I2.244.