Vol 4 No 2 (2018): June
Environmental Law

Legal Mismatch on Illegal Sand Mining in Indonesia: an Example in Sleman, Indonesia
Ketidaksesuaian Hukum Pada Penambangan Pasir Ilegal di Indonesia: Contoh di Sleman, Indonesia)


Paramitha Susanti Putri
Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia *
Trisno Raharjo
Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

(*) Corresponding Author
Published June 6, 2018
Keywords
  • illegal sand mining,
  • reclamation,
  • environmental law
How to Cite
Putri, P. S., & Raharjo, T. (2018). Legal Mismatch on Illegal Sand Mining in Indonesia: an Example in Sleman, Indonesia. Rechtsidee, 4(2). Retrieved from https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/25

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of regulations on illegal sand mining activities in Sleman Regency. The approach used is a legal regulation approach. The results of the study found that the implementation of regulations in illegal sand mining activities in Sleman Regency had not been implemented properly. In fact there are many violations committed by miners in running their businesses, and many mining activities are carried out illegally without having a mining business permit. In addition, the obstacle faced in implementing the regulation is that the miners believe that the sand they take is a blessing due to the eruption of Mount Merapi, so they assume that they can mine in large quantities. In addition, there are limitations to regional budgets that often become obstacles in implementing reclamation as an act of restoring environmental damage carried out by the Environment Agency both at the provincial and district / city levels as well as the limited number of personnel and experts.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku/Literatur
AP Parlindungan, Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA, Bandung: Mandar Maju, 1989
Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990
Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Yogyakarta: UII Press, 2007
Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta:Sinar Grafika, 2005
Anton M. Moelijono, et.al, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994
_________, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2002
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang: Galia, 2001
Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012
Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, St Paul, Minnesota: West Publishing Company, 1991
Iskandar Zulkarnain, Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalahannya, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Cetakan pertama, Bandung: Nuansa, 2009
Maman Surachman dan Gunawan, Sistem Penambangan, Penambangan dan Pengolahan Emas di Indonesia, Bandung: Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, 2004
Marc Ancel, Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problem, London, Routledge & Kegan Paul, 1965
Marjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan. Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta: LP3ES, 1998
Mohammad Asikin, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR-RI, Jakarta: Tarsif Watampone, 2003
Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparatur Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1992
Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sisitem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung: Refika Aditama, 2008
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, UNDIP, 1995
_________, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni, 2003
Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
Sajuti Thalib, Hukum Pertambangan Indonesia, Bandung: Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974
_________, Kuasa Pertambangan di Indonesia, Bandung: Akademi Geologi dan Pertambangan, 1977
Salim HS., Hukum Pertambangan Mineral dan BatuBara. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Sakti, 1991
Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Surabaya: Airlangga University Press, 2000
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986
_________, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1998
Suparmoko, Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, PAU Studi Ekonomi, Yogyakarta: UGM, 1989
Suryantono, dkk, Good Mining Practice, Konsep Tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar, Edisi Empat, Semarang: Studi Nusa, 2003
William L. Ury, et. all. Getting Disputes Resolved. Designing Systems to Cut the Costs of Conflict, Program on Negotiation at Harvard Law School, Massachusetts: Cambridge, 1988

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Makalah/Jurnal/Media Massa
Ann Soekatrie S. Sosrokoesoemo, Segi-Segi Hukum Pengusahaan Pertambangan Umum: Makalah Pada Seminar Peraturan Perundang-Undangan Pengusahaan Pertambangan Umum (Mineral Legislation Meeting), Jakarta 8-9 Pebruari 1993
Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Potensi dan Optimalisasi Pengembangan Bahan Galian Golongan C dan Air Bawah Tanah Untuk Pengembangan Daerah, (Makalah), Seminar Nasional Pertambangan, Bandung: LP-UNPAD, 1995
H. Muhammad, Potensi dan Permasalahan Bahan Galian Golongan C dan Sumber Daya Air, (Makalah), Seminar Nasional Pertambangan, (Bandung: LP-UNPAD, 1995
Paulus Effendie Lotulung, “Penegakan Hukum Lingkungan dalam UU 23 Tahun 1997 Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata, “Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Februari 1998
Siti Sundari Rangkuti, Op. Cit., h. 209-210, sebagaimana dikutip oleh Zairin Harahap, dalam Jurnal Hukum No. 27, Vol. 11, September 2004
Suwiryo Ismail, 2000, Prospek Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Majalah Advokasi Lingkungan Tanah Air, No. 8 Th. XX/2000, Walhi
Zairin Harahap, Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan UUPLH, Dalam Jurnal Hukum No. 27, Vol 11, September 2004

Internet
Aji Wihardi, Tambang Pasir Menggerus Alam dan Kesehatan Warga Cangkringan, diakses dari http://www.mongabay.co.id/2012/09/20/ tambang-pasir-merapi-menggerus-alam-dan-kesehatanwarga-cangkringan/, pada tanggal 29/05/2018
Ari Nurlitawati, Penambangan Pasir Lereng Merapi: Antara Berkah dan Musibah, dalam Walhi, 2009, Penambangan Pasir di Merapi : Semakin Merusak, Semakin Merugikan. Diakses tanggal 20 April 2015 dari: http://walhi-jogja.or.id/index.php?option=com_content&task =view&id=25&Itemid=3
Bisnis Tempo News, 70 persen penambangan di yogyakarta ilegal, diakses dari http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/08/10/090690669/sultan-70-persen-penambangan-diyogyakarta-ilegal, pada tanggal 29/05/2018
Edy Sumantri, Pertambangan Tanpa Izin dan Karakteristiknya, www.djmpt. esdm.go.id, diakses pada tanggal 29/05/2018
http://www.solopos.com/2014/05/05/50-sumber-air-merapi-mati-akibat-tambang-pasir-506193, Solo Pos, 50% sumber air merapi mati akibat tambang pasir, diakses pada tanggal 29/05/2018
Indosiar, 2009, Penambangan Pasir di Lereng Merapi, Diprotes Warga. Diakses tanggal 20 April 2015 dari :http://www.indosiar.com/fokus/80760/ penambangan-pasir-di-lereng-merapi-diprotes-warga
Majalah BBC Indonesia, penambangan pasir ancam lingkungan, diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150609_majalah_merapi_pasir, pada tanggal 29/05/2018
Pemerintah Kabupaten Sleman, Letak dan Luas Wilayah, http://www. slemankab.go.id/ profilkabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah, diakses pada tanggal 29/05/2018
Sari, Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan karakteristiknya, http://www.karokab.go.id/ koperindag/index.php/5-pertambangan-tanpa-izin-peti-dan-karekteristinya
Walhi, Penambangan Pasir di Merapi : Semakin Merusak,