Vol 4 No 2 (2018): June
Business Law

Online-Based Transportation: Is It Legal?
Transportasi Berbasis Online: Apakah Itu Legal?


Yoga Sugama Ali Fhatnur
Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia *

(*) Corresponding Author
Published June 5, 2018
Keywords
  • Online Transportation,
  • Indonesia Law,
  • Start-Up
How to Cite
Fhatnur, Y. S. A. (2018). Online-Based Transportation: Is It Legal?. Rechtsidee, 4(2), 10.21070/jihr.2018.4.44. https://doi.org/10.21070/jihr.2018.4.44

Abstract

This study aims to observe the legality of online-based transportation in Indonesia. As a law-abiding State, all the activities of the nation and the state shall be based on the regulation of law. However, on the other hand, the type of online-based transportation has potential to develop problems and also to trigger the pros and cons that exist in the community.This cons consider that the type of online-based transportation is illegal because it is not in accordance with the provisions of the applicable Law on Road, Traffic and Transportation, which states that business licensesare required for companies to have legal status. This is because the process of conducting conveyance consists series of actions to carry passengers, such as collecting fees which must be supported by a business license and a definite operating license. To be able to carry out transportation activities, the legal entity concerned must have an approbate business license.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

  1. Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial. Vol.VIII, No 07/I/P3DI/April/2016
  2. D.H.M. Meuwissen, Ilmu Hukum, Pro Justitia, Tahun XII No. 4, Oktober 1994,
  3. Sigit Sapto Nugroho, 2012, Diktat Pengantar Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, Tidak dipublikasikan, dalam Volume 1 Nomor 2 September 2015 YUSTISIA MERDEKA
  4. Jan Gijssels & Mark van Hoecke, Dalam Suparto Wijoyo,Matarantai Pengaturan Pengendalian Pencemaran Udara Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu Di Indonesia,Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2003.
  5. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 1999.
  6. J.J. Bruggink, Refleksi Ilmu Hukum, dialihbahasakan, Arief Sidharta, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
  7. John Fich, Introduction to Legal Theory, London : Sweet & Maxwell, 1974.
  8. Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, Memahami Metode Penelitian Hukum dalam konteks penulisan Skripsi/tesis, Surabaya, Al Magtabah, 2017.
  9. R.G. Logan,Legal Literature and law Libraries, dalam R.G. Logan,Information Sources un Law, Butterworth Guide to International Sources, Butterworth & Co. Publisher Ltd, 1986,
  10. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 1986,
  11. Winarno Surakhmad, pengantar ilmiah dasar, metode, teknik, tarsito, bandung, 1994,
  12. Legal Documents:
  13. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  14. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
  15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan LN No. 196, TLN5025.;
  16. Peraturan Pemerintah no.74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
  17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang dicabut oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA dengan nomor: 37 P/HUM/2017 tentang Uji Materi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017
  18. Peraturan Menteri (PM) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang Tidak dalam Trayek yang berlaku mulai 1 November 2017
  19. Putusan MA dengan nomor: 37 P/HUM/2017 tentang Uji Materi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017
  20. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
  21. Putusan Mahkama Agung No 37 P/HUM /2017
  22. Internet Reference
  23. Direktorat Jenderal Perhubungan http://www.dephub.go.id/post/read/permenhub-32-tahun-2016-payung-hukum-taxi-aplikasi-yang-transparan