Vol 7 (2020): December
Notarial Law

The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia
Konsep Pengaturan Cyber Notary di Indonesia


Shinta Pangesti
Universitas Pelita Harapan, Indonesia *
Grace I Darmawan
Universitas Pelita Harapan, Indonesia
Cynthia P. Limantara
Universitas Pelita Harapan, Indonesia

(*) Corresponding Author
Published February 12, 2021
Keywords
  • Cyber Notary; Authority; Certification of Electronic Transaction
How to Cite
Pangesti, S., Darmawan, G. I., & Limantara, C. P. (2021). The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia. Rechtsidee, 7. https://doi.org/10.21070/jihr.2020.7.701

Abstract

Notary has the authority to certify the electronic transaction (cyber notary) according to the Elucidation of Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 (Law 2/2014). Thus, the authority has been the milestone for the concept of cyber notary in Indonesia. Although the enactment of Law 2/2014 presented a new concept in Notary in Indonesia, but it does not give a wide chance to the application of cyber notary itself. One of the roots that causes the obstacles are the absence of definite law in regulating cyber notary. Law 2/2014 mentioned cyber notary but did not give a normative definition on it. Therefore, the concept of cyber notary is limited to conduct the certification of electronic transaction. Several challenges on performing the authorities and obligations of notary could be found in the context of the implementation of cyber notary, as follows: 1) Notary is bounded to the form and procedure in drawing up authentic deeds set by Article 38 Law 2/2014; 2 ) The appearers shall be known to Notary or introduced to him/her; 3 ) Reading and signing of deeds have to done in specific procedure; and 4) Drawing up deeds in the form of Minutes of Deed and keep the same as a part of Notarial Protocols. This article was classified as legal normative research and meant to analyze the concept of regulation on cyber notary in Indonesia by using statute and conceptual approach.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad 1847 Nomor 23

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 3674

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi d Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Desain Pembinaan Kearsipan Pada Pemerintahan Daerah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi secara Elektronik

Buku
Adjie H. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Budiono H. Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. Bandung: PT Citra Aditya Bakti; 2013.

__________. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti; 2016.

Harahap MY. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Garfika; 2008.

Hartono CFGS. Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20. Bandung: Alumni; 1994.

Makarim E. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2003.

__________. Notaris & Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary Edisi kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2016.

Marzuki PM. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana; 2013.

Nurita E. Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran. Bandung: PT Refika Aditama; 2012.

Rasjidi L. Hukum sebagai Suatu Sistem. Bandung: Mandar Maju; 2003.

Soerjono, Soekanto SM. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 2007.

Jurnal Ilmiah
Hably, Utomo R, Djajaputra G. Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/PID/2015). Jurnal Hukum Adigama. 2015 Des;2(2):2.

Meitinah. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 2006 Des;36(4):450.

Mezak MH. Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum. Jurnal Law Review. 2006 Mar;V(3):87-8.

Mubarak A, Wahid F. Aplikasi Untuk Menentukan IP Address dan Subnetmask Host pada Suatu Jaringan. Jurnal Media Informatika. 2006 Jun;4(1):1.

Nola LF. Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Negara Hukum. 2011 Jun;2(1):82.

Rizkianti W. Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya). Jurnal Yuridis. 2016 Jun;3(1):94.

Setiadewi K, Wijaya IMH. Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha. 2020 Feb;6(1):129.

Seto W. Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dengan Bukti Kehadiran Pada Pemegang Saham Secara Online. Jurnal Repertorium. 2019 Jan;6(1):7.

Laporan Hasil Penelitian
Matra AF. Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [thesis]. Depok: Universitas Indonesia; 2012.

Seminar Nasional
Makarim E. Notaris sebagai Pejabat Umum yang Berwenang Membuat Akta Otentik secara Elektronik. Seminar Nasional: Perspektif Akta Notaris Secara Elektronik ditinjau dari UUJN dan UU ITE 2020, Februari, Bandung, Jawa Barat.

Media Internet
Mengikuti Arus Kenotariatan Era 4.0, Kemenkumham Buka Seminar Nasional UPH. https://www.uph.edu/id/2019/07/04/following-the-4-0-era-notary-trend-kemenkumham-opens-national-seminar-uph/

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. https://kbbi.kemdikbud.go.id

Hukumonline dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris Indonesia. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d89c363be3a9/peran--fungsi-dan-keberadaan-Notaris-indonesia-oleh--herlien-budiono?page=2

PrivyID. “Ulasan Lengkap : Cara Mengidentifikasi Tanda Tangan Elektronik Palsu”. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d689c0cc9d81/cara-mengidentifikasi-tanda-tangan-elektronik-palsu/
Kamus
Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama; 2014. h. 40.